Oleh: Rachmat Hidayat Mustamin*| Sumber Gambar: Visinema Pictures 

Tanggal 10 November yang lalu, dibukalah sidang International People’s Tribunal 2015 tentang peristiwa 1965 di Nieuwe Kerk, Den Haag, Belanda. Dalam Sidang Rakyat yang dibanjiri kaum eksil itu, Negara Indonesia didakwa melakukan propaganda hingga mengakibatkan penahanan, penghilangan paksa, penganiyaan, perbudakan, hingga pembunuhan massal. Tampillah beberapa saksi yang menuturkan kejadian waktu itu, di antaranya adalah Martin Aleida, sastrawan Indonesia. Di hari kedua setelah memberikan kesaksiannya, dalam sebuah wawancara bersama Joss Wibisono ia berkata, “Saya merasa dikelilingi satu dunia yang mengulurkan tangan kepada saya. Hal yang tidak saya temukan di negeri saya sendiri.”

Seperti halnya masa Orde Baru, situasi sekarang sama sekali tidak sampai pada satu titik kesimpulan sejarah yang sama. Narasi-narasi yang drastis berbeda, kontradiksi pemahaman dan kerumitan latar belakang dalam memandang sejarah masih juga ditemukan setelah pemerintahan Orde Baru. Perbedaan-perbedaan inilah yang membentuk dan menyuburkan sudut pandang masyarakat Indonesia dalam memahami dan mendalami sejarah. Yang sangat disayangkan, bilamana pemahaman yang selama puluhan tahun itu adalah sebuah sejarah yang rabun.

Film Surat Dari Praha yang disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko mungkin akan menjadi warna baru bagi konsumsi masyarakat Indonesia. Terinspirasi oleh tiga lagu cinta karangan Glenn Fredly, ia berusaha bercerita bahwa ada sekelompok orang yang menjadi imbas sejarah pembunuhan massal pada tahun 1965-66, yang telah membukakan jalan bagi kebangkitan rezim Orde Baru (1965-98). “Film tidak berfungsi untuk menyelesaikan masalah. Tujuan saya dalam film hanya satu: bercerita. Itulah esensi dari film menurut saya,” katanya dalam sebuah wawancara yang dilakukan melalui e-mail.

Maka seharusnya khalayak Indonesia dapat melihat dan mengingat peristiwa sejarah tidak hanya sebagai masa lalu yang dicincang dan dilupakan semata. “Kisah dan narasi-narasi tentang peristiwa ’65 adalah pengalaman. Materi penting untuk dipelajari dan direnungkan sehingga kita sebagai komunitas bangsa mampu memperbaiki diri.”

Angga Dwimas Sasongko ketika melakukan pengarahan untuk pengambilan gambar Surat dari Praha.

Angga Dwimas Sasongko ketika melakukan pengarahan untuk pengambilan gambar Surat dari Praha.

Membuat film berlatar belakang sejarah, apalagi topik dan peristiwa sensitif seperti 1965-66, tentu memiliki beban sejarah yang cukup besar. Tetapi bagi Mas Angga, sejarah bukanlah beban, “Sejarah adalah pengalaman yang kemudian bisa dipakai sebagai materi kontemplasi untuk memperbaiki diri, terlebih dalam konteksnya sebagai bangsa.” Dengan prinsip itu, maka bukan berarti tidak banyak sineas yang berani mengangkat isu ini kembali segar dalam ingatan. Film-film sebelumnya seperti: The Years of Living Dangerously (Australia 1983, Peter Weir), Puisi Tak Terkuburkan (Indonesia 1999, Garin Nugroho), Gie (Indonesia 2005, Riri Riza) dan Sang Penari (Indonesia 2011, Ifa Isfansyah) atau film-film dokumenter (asing) yang membahas gejolak politik 1965 seperti The Shadow Play (USA 2001, Chris Hilton), Mass Grave (Indonesia 2002, Lexy Rambadeta), Terlena: Breaking of a Nation (USA 2004, Andre Vltchek), 40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy (USA 2009, Robert Lemelson), The Women and The Generals (The Netherlands 2009, Maj Wechsemann), The Act of Killing (Denmark 2012, Joshua Oppenheimer) dan yang terakhir The Look of Silence (Denmark 2014, Oppenheimer) adalah beberapa karya yang mampu memberi perspektif lain tentang peristiwa ’65. Alasan yang melatar belakangi filmmaker lebih banyak memproduksi film dokumenter adalah mampu memberikan gambaran yang jelas tentang urusan publik serta lebih mudah dipahami oleh khalayak, begitulah menurut Guynn, dalam Jordi Xifra dan Ramon Girona, 1990. Bagi Angga sendiri, “..Yang terpenting adalah ruang untuk narasi mengenai mereka yang nyaris tak diperbincangkan untuk kembali dibahas dan diketahui”. Ia juga menyatakan bahwa ia akan mendukung bila ada filmmaker yang bersedia menceritakan tentang Tom Ilyas, eksil politik di Swedia yang dideportasi dari Indonesia karena mengunjungi makam orang tuanya. Hal-hal demikian seharusnya bukan lagi menjadi polemik kita sebagai bangsa Indonesia.

Dari daftar film-film yang disebutkan di atas, tentu hampir semua film-film tersebut tidak dapat dengan mudah diakses oleh khalayak Indonesia. Distribusi dan pengadaan screening film beberapa kali dihalau oleh petugas keamanan seperti beberapa bulan lalu di UIN, Yogyakarta. Dengan kemasan yang berbeda dari produksi Visinema Pictures, Surat Dari Praha mungkin akan menjadi pintu yang begitu luas bagi masyarakat Indonesia dalam meneliti serta memandang sejarah dari perspektif yang berbeda. Pergolakan 1965 dahulu memang telah menjadi sebuah momok keji bagi sebagian orang––eksil politik dalam dan luar negeri.

Diperankan oleh Tio Pakusadewo sebagai tahanan tokoh politik yang terasingkan; tak hanya identitasnya yang hilang, melalui surat-suratnya, ternyata ada cinta yang tetap subur dalam ingatannya. Cinta tanpa pengelompokan dan sekat-sekat ancaman.

“..Kisah – kisah tentang eksil politik ini sejatinya bukanlah sebuah karangan, melainkan sebuah fakta. Membantu untuk mengangkat kisah tentang ketidakadilan yang mereka hadapi jauh lebih berguna dibanding membuatnya menjadi polemik.”

Tio Pakusadewo berperan sebagai eksil politik yang diasingkan ke Praha.

Tio Pakusadewo berperan sebagai Jaya, eksil politik yang diasingkan ke Praha.

Pada tahun yang penuh pergolakan itu juga, terjadi perpecahan dan pengelompokan. Maka timbullah lagi dan lagi istilah “kiri” dan “kanan” yang diambil dari masa Revolusi Perancis itu. Secara garis besar, Mario Gagho salah seorang anggota Persatuan Pelajar Indonesia dari Agra University, India, menjelaskan dalam tulisannya bahwa dalam perkembangan kontemporer, istilah “kanan” bermaksud mengutamakan kepentingan pribumi, mempertahankan tradisi, konservatif, dan menghadang pemberian hak demokratis bagi rakyat. Sementara “kiri” berarti partai-partai yang selalu ingin mengadakan pembaharuan, memperluas, dan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil bahkan sampai pada perlindungan alam. Menurut Mas Angga sendiri, “Definisi ‘kiri’ dan ‘kanan’ pada pendekatan politik adalah stigma dan sudut pandang yang dibentuk oleh penguasa. Sudut pandang saya tidak relevan, karena apa yang ingin saya lakukan di film ini adalah mendobrak stigma yang dilahirkan penguasa saat itu.”

Ketika Orde Baru berkuasa, pemerintah sadar betul kekuatan media, terutama film, dapat memberikan dampak mendalam bagi pemikiran masyarakat. Menurut L’Etang dalam Jordi Xifra dan Ramon Girona, 2006, pengiklan Charles Higham, “Antusias untuk film sebagai suatu teknik propaganda pemerintah, pendidikan masyarakat, dan penyebarluasan ide-ide untuk mendidik rakyat dalam berbagai topik”. Maka pemerintah memproduksi film propaganda yang paling berpengaruh bagi masyakarat, Pengkhianatan G 30 September (Indonesia 1984, Arifin C. Noer) yang setiap tanggal 30 September ditayangkan oleh stasiun televisi milik negara, TVRI. Dua tahun kemudian, Penumpasan Sisa-sisa PKI di Blitar Selatan (Operasi Trisula) (Indonesia 1986, Bazar Kadarjono) diproduksi dan ditayangkan sebagai propaganda lain untuk memaparkan perburuan lebih jauh terhadap partai komunis di Blitar. Tidak hanya itu, masih ada Djakarta (1966) (Indonesia 1982, Arifin C. Noer), yang menceritakan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Mayor Jendral Soeharto yang dikenal dengan nama “Surat Perintah Sebelas Maret” atau “Supersemar”. Film ini menggambarkan bahwa Soeharto adalah Semar, suatu tokoh “setengah dewa” yang dapat memulihkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Film-film tersebut menjadi senjata ampuh kepada rakyat Indonesia yang tidak begitu paham literasi media saat itu.

Dampak dari itu semua, pada bulan Agustus 1985, Tempo membuat suatu pemungutan suara. Mereka ditanya apa ancaman paling serius bagi Indonesia, maka sekitar 900 orang dari penduduk Jawa dan Sumatera menjawab: potensi kebangkitan kembali komunisme (Tempo 1985). Ketika ditanya apakah komunisme masih menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia saat ini, Mas Angga menyatakan, “Waktu sudah membuktikan kemampuan ideologi-ideologi yang tumbuh sepanjang peradaban. Mana yang bertahan, mana yang akhirnya perlahan lenyap. Ideologi bukanlah ancaman. Pendekatan memaksakan ideologi apalagi dengan kekerasan, itulah ancaman.”

Memang pada masa Soekarno, sejumlah akademisi dan kaum intelektual muda Indonesia dikirim keluar negeri untuk melanjutkan studinya. Tetapi sampai pada suatu ketika peristiwa 1965, mereka dianggap komunis dan tak diizinkan untuk pulang. Telah ada cerpen “Surat Dari Praha” tulisan Yusri Fajar, novel “Pulang” yang ditulis oleh Leila S. Chudori serta film Surat Dari Praha sendiri yang sejatinya memiliki konsep yang sama. Mas Angga menyikapinya dengan cara seperti ini, “…Karya-karya yang bercerita dengan latar belakang tentang “eksil politik” atau orang – orang yang ‘terbuang’ karena peristiwa ’65. Ini adalah fakta sejarah. Sebagian besar orang-orangnya pun masih hidup. Jadi latar belakang ini bukan hal orisinil diciptakan oleh Yusri, Leila, atau Angga. Ini adalah serpihan cerita tentang Indonesia. Novel “Pulang” lebih fokus pada kisah yang diinspirasi dari kisah Sorbon Aidit dkk di Paris. Cerita Yusri dan saya dilatarbelakangi oleh kisah para Mahasiswa Ikatan Dinas yang dikirim Soekarno ke Praha.”

Angga bersama timnya juga menyempatkan waktu bertemu dengan beberapa eksil politik mengenai peristiwa tersebut. Meskipun begitu, ternyata tidak ada hambatan dalam proses pembuatan Surat Dari Praha yang rencananya akan tayang Januari 2016 nanti.

“Sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti. Bilapun ada, itu hanya hambatan yang biasa terjadi dalam sebuah produksi film. Para narasumber kami di Praha, Dubes RI, dan KBRI di Ceko serta Dubes Rep. Ceko untuk Indonesia sangat membantu proses pembuatan film ini. Bisa dikatakan film ini dikerjakan dengan ceria dan kekeluargaan.”

Angga Dwimas Sasongko ketika memberi arahan kepada pemeran Surat dari Praha.

Angga Dwimas Sasongko ketika memberi arahan kepada pemeran Surat Dari Praha, salah satunya Julie Estelle yang berperan sebagai Laras.

Sehingga menantikan film Surat Dari Praha adalah suatu titik penting bagi generasi muda Indonesia. Surat Dari Praha diharap mampu menawarkan kisah cinta tanpa ketakutan. Kisah cinta yang mesti diperjuangkan tanpa melihat status dan latar belakang. Kisah cinta seorang warga negara terhadap negaranya sendiri. “Bukan komunismenya yang penting saat ini, melainkan hak asasi manusia yang mesti diperjuangkan.” Kata Joss Wibisono dalam wawancara hari kedua pada International People’s Tribunal 2015.

Ketika ditanya bekal apa yang Angga harapkan pada penonton untuk mereka bawa ke bioskop bila menonton film Surat Dari Praha; Ingatan? Luka? Atau Romansa yang hilang?

“Cinta, renungan, dan keberanian.” Jawabnya.

*Penulis adalah Pegiat Komunitas di Forum Film Indonesia.

 

RUJUKAN

Girona, R & Xifra, J. 2009. The Office of Facts and Figures: Archibald Macleish and the “strategy of truth”. Public Relation Review 35(3).

Heryanto, Ariel. 2015. Identitas dan Kenikmatan, Politik Budaya Layar Indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia.

Potter, James. W. 2005. Media Literacy.Edisi ke-3. California: Sage Publication.

L’Etang, J. 2006. Public Relation and Propaganda: Conceptual Issues, Methodological Problems, and Public Relations Discourse. In L’Etang, J and Pieczka, M. Public Relations: Critical Debates and Contemporary Practice. New York. Lawrance Erlbaum.

https://www.mail-archive.com/ppi-india@yahoogroups.com/msg00570.html

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151111161356-20-91038/sidang-rakyat-1965-di-den-haag-dibanjiri-kaum-eksil/