Teks: Nur Syarif Ramadhan | ilustrasi: Tristania Indah

Teteskan air ini ke mata anakmu setiap hari, usai kau shalat magrib. Begitu perintah sang dukun kepada mama saya. Saat itu. usia saya masih tiga bulan. Mama melihat ada bercak putih di kedua bola mata saya. Karena terbatasnya pengetahuan yang diperoleh pada saat itu, Mama hanya membawa saya ke ‘sandro’ (dukun kampung), berkonsultasi tentang keanehan tersebut.

Dua tahun lebih mama menjalankan perintah itu, yakin jika air sakti pemberian sang dukun dapat bereaksi. Tentu saja, perintah gila nan aneh sang dukun tidak berdampak apa-apa, hingga pada akhirnya mama pun pasrah.

Saat berusia 14 tahun, tepatnya di penghujung 2007, saya dipertemukan dengan seorang dokter spesialis mata, yang ketika itu anggotanya berkunjung ke SLB tempat saya bersekolah. Namanya dokter Habibah.

“Ini katarak, bu. Sudah parah. Usianya sudah belasan tahun,” kata dokter Habiba, “Kalau mau disembuhkan, sudah tidak memungkinkan. Tapi setidaknya, jika mata anak ibu dioperasi sekarang, mungkin penglihatannya akan membaik sedikit. Andai ibu berkonsultasi dengan dokter waktu pertama kali, mungkin, penglihatannya bisa kembali normal.”

Kami memutuskan untuk melakukan operasi saat itu juga. Pasca operasi, penglihatan saya mengalami perubahan. Jika sebelumnya saya hanya bisa melihat cahaya, usai operasi, kini saya bisa melihat dengan jarak pandang kurang lebih dua meter. Saya bisa melihat dan mengenal benda di hadapan saya. Begitupun dengan warna, kini saya sudah bisa membedakannya. Yang sulit adalah mengenal wajah. Sebelum ataupun setelah operasi, saya tetap tidak dapat mengenali wajah seseorang, jika orang tersebut tidak berbicara, atau mengeluarkan suara.

Karena tidak dapat melihat secara sempurna, sejak kecil saya sudah merasa berbeda dengan anak lain. sejak berusia empat tahun, saya kadang bertanya, apakah saya bisa bersekolah seperti anak lainnya?

Saat itu, kebanyakan anak-anak seusia saya sudah bersekolah. Senin hingga sabtu, anak-anak sebaya saya berbondong-bondong ke taman kanak-kanak satu-satunya yang ada di kampung kami. Mama pun mencoba menyekolahkan saya di TK tersebut. Namun, itu tidak berlangsung lama. Hampir tiap hari, saya mendapat masalah. Bukannya saya tidak mampu mengikuti sistem pembelajaran, melainkan banyak orang tua yang protes karena anaknya saya pukul. Sebenarnya, hal itu saya lakukan sebagai respon atas hinaan mereka.

Pada akhirnya, mama mengetahui jika ternyata ada sekolah yang dikhususkan bagi penyandang cacat (saat itu masih belum dikenal istilah disabilitas/difabel).

Sembilan tahun saya menempuh pendidikan di sekolah luar biasa, tepatnya di SDLB Negeri Somba Opu (SD) dan SLB A YAPTI Makassar (SMP). Namun, berkat bimbingan dan motivasi dari beberapa difabel lain, pada 2009, saya memberanikan diri melanjutkan sekolah di sekolah umum. Saat itu, saya mendaftar di SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 5 Makassar, dan SMA Negeri 6 Makassar.

Di saat itulah saya mengenal istilah penolakan. Jauh sebelum Cita citata menyanyikan lagu ‘sakitnya tuh disini’, saya sudah terlebih dahulu mengetahui sakitnya ditolak. Berkat kesungguhan dan tekad yang menggelora untuk bersekolah di sekolah umum, akhirnya saya bisa meyakinkan kepala sekolah SMA Negeri 6 Makassar, untuk memberikan kesempatan bagi saya di sekolah tersebut.

Sejak saat itu, saya bisa menilai perbedaan kualitas antara sekolah luar biasa dan sekolah umum. Pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh mereka yang belum tahu dunia difabel, khususnya di kota Makassar ialah, “Bisakah difabel bersekolah di sekolah umum? Bagaimana mereka mengikuti pembelajaran? Bagaimana mereka bisa ke sekolah?”

*

Sewaktu bersekolah di SMAN 6 Makassar, saya tinggal di asrama SLB A YAPTI Makassar yang beralamat di jalan Kapten Piere Tendean. SMAN 6 Makassar terletak di pinggir tol, Jalan Ir. Sutami (didekat Kawasan Industri Makassar). Jarak dari asrama tempat tinggal saya dengan SMA 6 sekitar sembilan kilometer. Untuk menuju ke sekolah tersebut, tak semudah yang teman-teman bayangkan. Pagi-pagi, saya harus berjalan sekitar setengah kilometer melintasi jalan Kapten Piere Tendean, Jalan Gatot Subroto, lalu menyeberang di perempatan Teuku Umar-Jalan Sunu, dan menyeberang lagi menuju jalan Galangan Kapal.

Di situlah saya menunggu mobil Pete-Pete (angkutan umum) yang jalurnya memasuki jalan tol. Dari situ, saya naik mobil Pete-Pete sekitar 20 menit, turun di jembatan penyebrangan ketiga. Saya harus menyeberang lagi, kemudian mendaki tangga jembatan penyeberangan, melintasi area dalam tol lewat atas. Kemudian turun dari jembatan, lantas sekali lagi harus menyeberang.

Sudah sampaikah di SMA 6?

Belum!

Dari situ, saya masih harus berjalan sekitar 40-50 meter untuk memasuki gerbang sekolah.

Hal yang sama juga saya alami ketika kuliah. Rumah saya terletak di perbatasan kabupaten Gowa-Takalar, atau tepatnya di wilayah Bontonompo. Sedangkan, saya berkuliah di Universitas Negeri Makassar yang terletak di Jalan Raya Pendidikan kota Makassar. Sekitar empat tahun lamanya saya harus menempuh perjalanan sekitar 35 kilometer hanya untuk membuktikan kalau seorang difabel juga mampu berkuliah.

Sebelum saya bersekolah di SMA 6, sudah ada dua orang tunanetra total yang pernah bersekolah di sana. Begitupun di Universitas Negeri Makassar, saya bukanlah satu-satunya difabel yang pernah berkuliah di sana.

Umumnya, penolakan-penolakan yang diperoleh seorang difabel saat mendaftar di sekolah regular adalah soal sistem pembelajaran. Asumsi yang sering dijadikan senjata ialah: “kami belum pernah menerima siswa difabel, kami belum memiliki guru yang pernah memiliki pengalaman mengajar difabel, fasilitas sekolah/kampus kami belum lengkap.

Bagaimana mungkin persoalan-persoalan tersebut bisa terselesaikan jika sekolah/universitas tersebut belum pernah menerima peserta didik difabel?

Di sinilah dibutuhkan peranan difabel itu sendiri. Satu hal yang membuat saya sedih adalah, setiap tahun, jumlah SLB di kota Makassar terus bertambah. Bagi saya, hal ini akan membuat banyak difabel lalu tidak mau berusaha. Toh, jika bersekolah di SLB tidak membutuhkan usaha ekstra. Sudah gratis, dapat beasiswa pula. Tapi lihatlah perbedaan antara difabel yang hanya bersekolah di SLB dengan mereka yang bersekolah di sekolah regular.

*

Dulu, waktu di SD, selama 6 tahun, saya menduduki peringkat pertama secara terus-menerus. Karena siswa tunanetra di SDLB tersebut hanya saya. Di SLB, kurikulum yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Ini tentu berbeda dengan yang berlaku di sekolah umum. Pada kurikulum pembelajaran, ada standardisasi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Dengan melihat perbedaan mendasar tersebut, kita telah dapat melihat lemahnya sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah SLB jika dibandingkan dengan yang berlaku di sekolah umum.

Dengan prinsip ‘materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan peserta didik’, telah menghambat siswa difabel untuk mengembangkan diri. Hal tersebut pun semakin memprihatinkan jika melihat masih rendahnya kreativitas guru SLB. Sebagian guru SLB masih abai terhadap peserta didiknya. Jika ada materi pembelajaran yang tidak dapat dipahami oleh peserta didik, sebagian besar guru SLB akan menarik kesimpulan jika siswa difabel tidak akan pernah mampu dalam memahami materi tersebut. Bukannya mencari solusi guna mengatasi permasalahan itu, mereka justru berasumsi yang sama sekali telah melecehkan kemampuan peserta didik difabel.

Seperti pada mata pelajaran hitung-hitungan (matematika, fisika, kimia, dan akuntansi), sejauh ini guru SLB belumlah menemukan cara terbaik untuk mengajarkan mata pelajaran tersebut kepada peserta didik difabel netra. Dampaknya adalah peserta didik difabel netra yang melanjutkan pendidikannya di sekolah regular (semisal SMA), khususnya di kota Makassar, akan mendapatkan kesulitan pada mata pelajaran tersebut. Karena sewaktu di SLB, pengetahuan dasar mereka terhadap mata pelajaran tersebut, sangat tidak memadai. Hal yang memprihatinkan justru terjadi di sebagian SMA Luar Biasa yang saat ini lagi marak di kota Makassar. Para guru SLB, yang memang pada dasarnya tidak memiliki keterampilan yang baik dalam mata pelajaran hitung-hitungan, akan mengajarkan materi rendahan kepada peserta didik difabel.

Dari riset sederhana yang pernah saya lakukan di tiga SMA LB di kota Makassar, saya membandingkan antara materi pembelajaran yang saya dapatkan di SMA regular dengan materi pembelajaran yang saya peroleh di SMA LB (sebagai difabel sensorik, low vision). Hasilnya sungguh di luar dugaan. Hampir 50% materi pembelajaran yang peserta didik difabel tersebut dapatkan di SMA LB, jauh lebih rendah dari materi pembelajaran yang diperoleh non-difabel di SMP regular.

Dengan temuan tersebut, apakah kita bisa menarik kesimpulan jika peserta didik difabel (khususnya difabel netra), tidak begitu menguasai mata pelajaran yang membutuhkan keterampilan berhitung?

Persoalan ini sungguh menarik untuk didiskusikan. Sayangnya, sebagian besar difabel netra pada saat ini, masih abai dengan persoalan tersebut. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, mereka tidak mau susah, lebih memilih untuk tinggal di lingkungan SLB, mereka berpikir: toh hidup kami telah susah sejak menjadi difabel, buat apa pula dipersulit dengan hal yang tidak bisa kami lakukan?

Padahal, saya mampu lulus di SMAN 6 Makassar dan menyelesaikan kuliah di UNM seperti mahasiswa lainnya. Sahabat saya, Hendi Hogia (difabel netra lulusan Universitas Indonesia), juga memiliki prestasi yang tak kalah membanggakan. Sewaktu bersekolah di SMA negeri 2 Bukit Tinggi, ia berhasil mematahkan opini para guru SLB. Ia menjadi salah satu lulusan terbaik di sekolahnya, kemudian diterima di Universitas Indonesia tanpa tes. Mata pelajaran yang dikuasainya adalah Statistik!

Jika punya kesempatan, saya ingin mempersilahkan para guru SLB, khususnya yang mengajar di SMA LB untuk melihat nilai rapor SMA dan Transkrip nilai S1 Hendi Hogia. Selama tiga semester belajar statistika di UI, Hendi Hogia selalu mendapat nilai A. hal yang bahkan sulit dicapai oleh mahasiswa non difabel saat ini.

*

Fasilitas menjadi salah satu senjata yang sering digunakan untuk mempersulit difabel untuk bersekolah di sekolah umum. Padahal, solusinya mudah saja. Cukup terima dulu difabel yang ingin bersekolah di sekolah regular. Itu saja dulu. Nanti setelah siswa difabel diterima, barulah pihak sekolah menanyakan apa saja kebutuhan, fasilitas apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan sekolah agar anak itu bisa mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kalau masih bingung, berdialoglah dengan lembaga-lembaga difabel atau pemerhati difabel. Dengan berdialog, saya meyakini akan banyak persoalan yang dapat terselesaikan.

Tapi apa boleh buat.

Saat mengurus keperluan tugas akhir, seorang dosen pembimbing meminta saya mencari data sekolah inklusif di Makassar. Hal pertama yang terbersit dalam pikiran saya waktu itu adalah kantor Dinas Pendidikan Kota.

Maka pergilah saya ke kantor Dinas Pendidikan mencari data yang diperintahkan. Kabar baiknya, semua pegawai Dinas Pendidikan saat itu memperlakukan saya dengan baik. Tetapi, ketika saya menanyakan data yang saya butuhkan, mereka mengatakan tidak memiliki data tersebut. Jangankan sekolah inklusif, bahkan data jumlah SLB di kota Makassar mereka tidak punya.

Saya berpikir positif. Mungkin saja mereka lupa di mana menyimpan datanya. Besok dan besoknya lagi, saya kembali berkunjung ke tempat itu, mencoba bertanya ulang. Hasilnya nihil. Mereka mengatakan tidak ada. Ini membuktikan, dalam hal pendidikan, pemerintah kota ini belumlah terlalu peduli dengan difabel.

Pada akhirnya saya berhasil mendapatkan data tersebut setelah melakukan kordinasi dengan dinas pendidikan provinsi. Itupun datanya merupakan data lama. Demikianlah. Pemerintah tercinta terkadang hanya sok peduli sewaktu pilkada dan menjadi hipokrit saat berkuasa. Begitupun dengan sebagian guru SLB, mereka seolah-olah paham sekali dengan dunia pendidikan para difabel, sok ahli dengan segala hal yang berhubungan dengan ke-difabilitas-an, tetapi kenyataannya, mereka hanya mencari keuntungan dengan cara mengeksploitasi para difabel tanpa mencari solusi terhadap berbagai persoalan para difabel.

Alih-alih bicara kesetaraan, mereka atau mungkin orang lain di sekitar kita akan berkata, “kan sudah ada SLB? Buat apa sekolah di sekolah umum?”

*