Oleh: Ikram Idris (@icamkram)|Image Courtesy of: Syaikhul Haadi

Letaknya yang sangat strategis dalam teritori Indonesia membuat Makasssar sebagai kota yang sangat berpotensi menjadi kota besar, bahkan mampu menjadi sebuah Megacity. Sebagai gerbang masuk menuju kawasan Indonesia Timur, baik itu jalur laut maupun udara, Makassar tak ubahnya berperan sebagai rumah maupun tempat transit sejenak. Ini pula yang membuat Makassar berpotensi sebagai pasar yang menjanjikan kemajuan ekonomi dalam skala besar.

Namun, kenyataan yang terjadi di Makassar adalah adanya nafsu yang besar bagi para pelaku ekonomi untuk bercocok tanam investasi tanpa mempertimbangkan impact yang terjadi terhadap lingkungan sekitar. Baik itu lingkungan dalam arti ekologis, maupun lingkungan untuk sirkulasi manusia. Membetonkan tanah yang lembut, membangun tanpa memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan, adalah pemandangan yang ‘wajar’ dalam pembangunan kota Makassar dewasa ini.

Sangat banyak ruko yang akhirnya dibangun, karena tidak memperhatikan amdal, membuat area disekitarnya menjadi banjir tiap musim hujan datang karena sudah berubahnya daerah resapan air berupa soft ground menjadi hard ground. Plus membuat jalan daerah ruko tersebut menjadi macet, dikarenakan ruko ataupun bangunan lain  tidak menyediakan lahan parkir bagi pengunjung sehingga “menyerobot” jalan yang basic nya merupakan ruang dan hak public. Pada akhirnya, keinginan untuk meraup untung terkesan serakah, karena lebih banyak menimbulkan kerugian bagi banyak orang.

Belum berhenti sampai disitu, kemampuan daya beli masyarakat yang makin meningkat juga menjadi pemicu makin meningkatnya ‘populasi’ kendaraan bermotor dan memulai hidup di jalan jalan kota Makassar. Diibaratkan pertumbahan jumlah penduduk yang tak terkendali, kendaraan bermotor sekarang juga berkembang biak dengan sangat cepat. Akhirnya, kemampuan jalan yang ada tidak sanggup untuk menampung volume kendaraan yang sudah sangat membludak.

Macet menjadi hal yang semakin sering terjadi. Bahkan di beberapa ruas jalan, berjalan kaki jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan kendaraan bermotor. Pemborosan energi secara massive, namun tidak diikuti produktivitas yang massive pula. “Tua Di Jalan” pun menjadi tagline yang sangat cocok bagi fenomena kemacetan yang terjadi di kota ini..

Kondisi ‘rumah yang mulai tidak nyaman’ inilah yang akhirnya membuat beberapa ‘penghuni rumah’ untuk mulai angkat bicara. Melalui kuliah umum dengan tema “Makassar Sebagai Kota Layak Huni dan Berkelanjutan”, dibeberkan berbagai permasalahan plus solusi yang ditawarkan bagi Makassar ke depannya.

Namun sangat disayangkan, Bapak Danny Pomanto, Walikota Makassar sebagai penentu dan pengambil kebijakan sekaligus salah satu keynote speaker dalam kuliah umum tersebut berhalangan untuk hadir, sehingga harapan agar adanya komunikasi yang intens antara Walikota dan masyarakatnya dalam kuliah umum tersebut, tidak terwujud.

Adapun solusi mengenai permasalahan ekologis dan sirkulasi pergerakan manusia tadi disesuaikan dengan masalah masing masing oleh Prof. Ananto Yudono, dosen prodi Pengembangan Wilayah Kota, Jurusan Arsitektur di Universitas Hasanuddin. Mengenai isu Makassar yang sangat panas di musim panas, dan sangat mudah banjir saat musim hujan tiba disebabkan oleh kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) dalam wilayah kota Makassar. Telah diatur dalam Undang Undang bahwa RTH harus berjumlah 30% dari total luas wilayah suatu kota.

Namun kenyataannya Makassar hanya memiliki 10% RTH dari total luas wilayahnya. Hal ini disebabkan oleh maraknya pembangunan yang tidak berorientasi ekologis seperti yang telah disebutkan diatas. Selain itu, pemahaman masyarakat akan pentingnya RTH masih sangat rendah. Bahkan sudah beredar paradigma kalau nilai manfaat yang diperoleh dari bangunan jauh lebih besar dibanding nilai manfaat yang diperoleh dari RTH. Salah satu faktor yang sangat besar yakni tidak efektifnya pengendalian pembanguan yang pro RTH.

Mengapa RTH ini sangat penting? Karena RTH berperan untuk banyak aspek, seperti menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. Selain itu RTH juga berfungsi untuk menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kelangsungan hidup makhluk hidup kedepannya. Dari segi sosial budaya, RTH berfungsi sebagai lahan komunikasi dan interaksi antar warga kota. Juga sebagai tempat rekreasi, dan bahkan sebagai wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

Inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dalam hal ini sebagai penentu, pengambil, dan pelaksana kebijakan dalam kota, bersama sama dengan masyarakat untuk kemudian menambah kuota RTH di Makassar menjadi 5.272 Ha (30% dari luas total kota Makassar.

Namun karena sudah banyaknya lahan dalam kota yang telah terbangun, maka salah satu solusi yang ditawarkan dalam kuliah umum tersebut (termasuk banyak digunakan dalam kota kota besar dunia yang sudah didominasi oleh lahan terbangun) adalah dengan konsep memanfaatkan atap bangunan seperti rumah, ruko, apartemen, dan sebagainya untuk membuat taman maupun kebun secara pribadi maupun komersial.

Mengapa komersial? Karena pemilik kebun diatas bangunan mereka bisa meraup untung dengan menjual hasil berkebun di atap mereka. Ini sering disebut dengan Business Plan on Urban Farming. Singapura menjadi salah satu contoh pelaku Urban Farming. Banyak penduduk yang kemudian memanfaatkan lahan apartemen mereka untuk dihijaukan dengan berbagai tanaman.

Bahkan banyak yang kemudian menjadikan ini sebagai bisnis seperti menanam bayam, yang kemudian bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk kemudian diproduksi secara massal. Ini yang akhirnya diharapkan mulai diadposi untuk masyarakat Makassar, bahkan dengan beberapa keuntungan yang telah dimiliki seperti masih adanya lahan di sekitar rumah yang masih bisa untuk dimanfaatkan.

Isu lain yakni tidak bersahabatnya bangunan bangunan Makassar terhadap sirkulasi pergerakan manusia. Banyak bangunan yang berimbas negative terhadap lingkungan sekitar. Sebagai contoh, pembangunan tempat komersil yang tidak membangun lahan parkir yang sesuai dengan volume pengunjung (tidak memperhatikan amdal).

Sehingga kendaraan pengunjung yang tidak mendapatkan lokasi parkir kemudian menggunakan badan jalan untuk memarkir kendaraan, dan pada akhirnya akan menimbulkan kemacetan. Kemacetan secara otomatis akan menyebabkan pemborosan bahan bakar, dan menghasilkan polusi pada area tersebut. Hal ini banyak terjadi di beberapa titik dalam kota karena tidak merata dan tertatanya penggunaan lahan. Sehingga banyak kawasan yang terbangun tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menyikapi hal ini, salah satu solusinya yakni penggunaan konsep Transit Oriented Development (TOD). TOD merupakan salah satu strategi penataan kota yang berbasis sinergitas antar sistem angkutan umum massal dan juga jalur pedestrian, sehingga mampu membantu kota untuk tumbuh dan makin meningkat kualitas layak huninya.

Pengembangan kota mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan massal seperti Busway/BRT, Kereta api kota (MRT), Kereta api ringan (LRT), serta dilengkapi jaringan pejalan kaki/sepeda. Dengan demikian perjalanan/trip akan didominasi dengan menggunakan angkutan umum yang terhubungkan langsung dengan tujuan perjalanan. Tempat perhentian angkutan umum mempunyai kepadatan yang relatif tinggi dan biasanya dilengkapi dengan fasilitas parkir, khususnya parkir sepeda.

Ini kemudian akan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai keuntungan penggunaan moda transportasi massal maupun sepeda. Kemacetan akan jauh berkurang, kualitas udara juga akan meningkat seiring makin berkurangnya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi maupun bersepeda dan berjalan kaki.

Konsep TOD harus didukung oleh penataan kawasan yang memiliki banyak fungsi dalam kawasan tersebut (mixed use). Seperti perbelanjaan, kesehatan, hunian, dan lainnya, sehingga akan mudah diakses oleh masyarakat bahkan jika hanya dengan berjalan kaki. Konsep ini disebut sebut sangat ramah lingkungan dan sesegera mungkin diterapkan di kota Makassar.

Pada akhirnya, konsep konsep diatas dapat terwujud untuk kota Makassar dengan adanya interaksi intens antara masyarakat dengan aparat pemerintah kota. Karena pembangunan kota yang nyaman huni tidak bisa hanya dibangun oleh pemerintah kota saja.

Pun halnya dengan masyarakat, harus memiliki peran karena partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk kedaulatan rakyat yang merupakan hal mendasar dalam pembangunan suatu daerah. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti untuk optimis, suatu saat nanti Makassar dapat menjadi kota besar yang betul betul layak dan nyaman untuk dihuni oleh para penduduknya.[]