Oleh: Fajar Sahrul ( @senimanmiskin )| Sumber Foto: Makassar Tolak Reklamasi

Dalam beberapa hari ini kita dihebohkan oleh gerakan-gerakan penolakan terhadap yang kita tahu sebagai bagian usaha pemerintah untuk memperluas dan memanfaatkan lahan yang semula tidak berguna untuk menjadi bagian pengembangan bisnis dan pariwisata di Kota Makassar.

Namun harus dipahami dahulu bahwa definisi “tidak berguna” itu ialah lahan-lahan yang sebenarnya masih terpakai bagi sebagian orang yang tentu masih memiliki sedikit kepentingan dengan adanya hamparan laut yang nantinya menjadi bagian dari 4.000 hektar lahan yang akan ditimbun menjadi suatu pulau buatan yang akan menjadi dinding megah oleh para pengusaha, sehingga membuat para nelayan dan pencari kerang harus tersingkir dari pesisir menuju bibir pantai yang sempit. Dalam abrasi kecil-kecilan tersebut masyarakat setempat terpaksa menerima tanpa bersuara, karena selain tidak memiliki hak atas tanah yang mereka tempati, mereka juga disebut sebagai penduduk ilegal.

Beberapa gerakan “Anti Reklamasi Pantai Losari” tersebut menurut saya hanya sekadar reportase yang salah sasaran dan cenderung telat. Pertama, kita harus memahami kondisi masyarakat yang kadang lupa bahwa mereka telah memilih pemimpin yang memang memiliki integritas dan tendensi menuju ke arah pembangunan, sebut saja Danny Pomanto yang memang dikenal sebagai seorang Insinyur dan arsitek, lantas mengapa kita menolak pembangunan itu sekarang? Alasannya karena dampak dan polarisasi yang kian terlihat, padahal sejatinya proyek megah Ciputra tersebut sudah menjadi bagian pengesahan dan memiliki izin dari pemerintah daerah beberapa tahun silam.

Semangat menolak ini semakin menjadi tren di kalangan para beginner-activist yang terangsang dengan gerakan sosial menolak reklamasi Teluk Benoa di Bali yang memang dari perancangan hingga adanya izin yang terus digempar oleh gerakan-gerakan sosial yang konsisten menuntut penghentian pembangunan hingga berbuntut pada generalisasi tuntutan menuju penurunan paksa Gubernur Made Mangku Pastika, padahal Perpres 2014 tersebut disahkan oleh parlemen dan pemerintah pusat sehingga menjadi isu politik yang semakin membingungkan.

Selain mengatasnamakan “Rakyat Kecil”, kebanyakan mereka juga mengangkat isu politik dalam berbagai gerakan-gerakan demonstrasinya, bisa dilihat dari beberapa media yang tentunya masih mengunggulkan dan mengaitkan beberapa calon kandidat gagal ketika Pilkada dengan beberapa janji-janji yang tentunya bahkan belum terealisasi. Sehingga memang kebanyakan gerakan sosial ini hanya mengangkat isu politik kepentingan semata. Jangan salahkan jika pada akhirnya banyak suara mereka hanya menjadi bagian kekinian basi di sosial media.

Tulisan ini hanyalah reportase terhadap beberapa perkembangan informasi yang kian meluas, sisanya hanyalah interpretasi pribadi menolak implementasi gerakan sosialis yang tujuannya bersifat kampanye politik. []


Baca tulisan lainnya

Sekali Tolak, Tetap Tolak!

Pembangunan untuk (Tontonan) Rakyat?

Dunia Ji Ini!

Yang Mengkhawatirkan dari Muda-Mudi Kekinian

Antara Manusia, Anjing, dan Hyena